Babel, bersuara. Com
BANGKA BARAT, BANGKA BELITUNG — Penanganan dugaan penyelewengan biji timah di Perairan Cupat, Kabupaten Bangka Barat, menjadi sorotan. Dua pengawas (Waspip) PIP PT Timah yang disebut terlibat dalam penangkapan dugaan penyimpangan tersebut dikabarkan mengalami mutasi atau pemindahan tugas setelah kejadian.15/10/2026.
Informasi yang diterima tim redaksi menyebutkan, penangkapan itu dilakukan oleh personel BKO Airud Polres Bangka Barat bersama dua Waspip PT Timah. Tindakan tersebut disebut telah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
Namun, persoalan semakin menjadi perhatian setelah muncul informasi lain mengenai dugaan pemberian uang kepada para Waspip dan kabar mutasi terhadap dua pengawas tersebut.
Tim redaksi belum memperoleh konfirmasi resmi mengenai tanggal, dasar, maupun alasan mutasi kedua Waspip tersebut. Karena itu, belum dapat dipastikan apakah pemindahan tugas tersebut berkaitan langsung dengan penangkapan dugaan penyelewengan biji timah di Perairan Cupat.
Pertanyaan mendasarnya sederhana: apakah mutasi dilakukan sebagai bagian dari evaluasi organisasi, atau ada persoalan lain yang melatarbelakanginya?
Manajemen PT Timah perlu memberikan penjelasan agar keputusan tersebut tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Informasi yang diterima tim redaksi juga menyebutkan bahwa biji timah hasil penindakan dibawa ke JN, Dansektor PT Timah di Cupat.
Dalam informasi tersebut, timah di bayar ke penambang sebesar Rp50.000 /kg tidak sebanding dengan harga timah dipasaran , dansektorpun memberikan uang saku sebesar Rp 1 juta perorang kepada dua waspip.
Saat di konfirmasi tim, redaksi lewat via,Watshap JN, dansektor juga ,CN wastam Bangka Barat tidak ada jawaban hingga berita ini dipublikasikan.
Kejelasan mengenai hal ini penting agar tidak terjadi pencampuradukan antara pembayaran yang sah dan dugaan pemberian yang berpotensi menimbulkan persoalan etik maupun tata kelola.
Jika benar terdapat penyerahan biji timah dan pemberian uang setelah penindakan, kronologi serta dasar administrasinya perlu diperiksa secara objektif oleh pihak yang berwenang.
Apabila kedua Waspip memang menjalankan tugas sesuai SOP, apa dasar evaluasi yang menyebabkan mereka dikabarkan dipindah
tugaskan? Apakah keputusan itu berkaitan dengan kinerja, kebutuhan organisasi, atau hasil pemeriksaan internal?
Sebaliknya, apabila terdapat dugaan pelanggaran dalam rangkaian penanganan perkara tersebut, pemeriksaan seharusnya dilakukan terhadap seluruh pihak yang relevan berdasarkan bukti dan kewenangannya, bukan hanya berfokus pada petugas lapangan.
Jangan sampai petugas yang menjalankan fungsi pengawasan justru menjadi pusat persoalan, sementara keputusan dan tanggung jawab pada tingkat yang lebih tinggi tidak mendapatkan penjelasan yang memadai.
Pernyataan ini bukan kesimpulan bahwa telah terjadi ketidakadilan, melainkan tuntutan agar manajemen menjelaskan dasar keputusan dan memastikan proses evaluasi berlangsung secara transparan.
DI MANA TANGGUNG JAWAB DANSEKTOR CUPAT DAN JAJARAN PIMPINAN?
Jika informasi mengenai penyerahan biji timah kepada Dansektor Cupat benar, sejumlah pertanyaan perlu dijawab.
Siapa yang menerima dan mencatat biji timah tersebut? Apakah terdapat berita acara serah terima, pencatatan berat dan kualitas, serta dokumen pengamanan hasil penindakan? Apa dasar pemberian uang yang disebut diterima para Waspip? Siapa yang menyetujui pembayaran tersebut?
Pertanyaan lainnya, apakah manajemen telah melakukan pemeriksaan internal terhadap seluruh rangkaian kejadian, termasuk proses penangkapan, penyerahan barang, pencatatan administrasi, dan keputusan mutasi?
PUBLIK MENUNGGU JAWABAN, BUKAN SEKADAR MUTASI
Dugaan penyelewengan biji timah di Perairan Cupat tidak semestinya berhenti pada kabar pemindahan tugas dua Waspip.
Hal yang jauh lebih penting ialah memastikan status penanganan dugaan pelanggaran, kejelasan pengamanan biji timah, dasar pemberian uang, serta alasan keputusan manajemen.
Transparansi dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan terhadap sistem pengawasan dan tata kelola pertambangan.
Jika seluruh tindakan telah sesuai ketentuan, penjelasan resmi akan membantu meluruskan informasi yang berkembang.
Jika ditemukan pelanggaran, penanganannya harus dilakukan sesuai aturan dan berdasarkan bukti.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi manajemen PT Timah, Dansektor, wastam,kedua Waspip, serta kejadian tersebut.
Sebab, yang harus diungkap bukan sekadar siapa yang dimutasi, melainkan apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana keputusan diambil, dan apakah setiap pihak telah menjalankan tanggung jawabnya sesuai aturan.”(Red)
Editor: Erick