Babelbersuara.com
BANGKA — Langkah DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bangka Lukman,SPD yang mendesak PT Timah Tbk bertanggung jawab terhadap normalisasi alur Muara Air Kantung mendapat dukungan dari Laskar Pesisir.rabu siang 19/8/2026.
Andu Rusli, Wakil Ketua Laskar Pesisir, menilai tuntutan tersebut sangat tepat. Menurutnya, sudah sewajarnya PT Timah ikut bertanggung jawab terhadap kondisi alur Muara Air Kantung yang selama puluhan tahun menjadi salah satu kawasan perairan yang terdampak aktivitas pertambangan.
“Sudah sewajarnya PT Timah bertanggung jawab melakukan normalisasi alur Muara Air Kantung. Puluhan tahun sumber daya alam di perairan Air Kantung diambil, tetapi sampai sekarang masyarakat belum merasakan kegiatan reklamasi yang signifikan,” ujar Andu Rusli.
Ia menilai persoalan pendangkalan dan kondisi alur muara tidak boleh terus dibiarkan karena dapat berdampak langsung terhadap aktivitas nelayan, terutama akses keluar-masuk kapal menuju laut.
Andu juga mengingatkan bahwa kegiatan pertambangan memiliki kewajiban untuk melakukan reklamasi dan pemulihan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, menurutnya, tanggung jawab terhadap pemulihan wilayah terdampak pertambangan harus menjadi perhatian serius.
“Kita memiliki aturan yang mewajibkan setiap kegiatan pertambangan melakukan reklamasi. Jangan sampai masyarakat hanya menerima dampaknya, sementara pemulihan lingkungan tidak berjalan secara maksimal,” tegasnya.
Selain persoalan normalisasi Muara Air Kantung, Andu Rusli turut menyoroti persoalan harga bijih timah serta langkah penertiban tambang ilegal yang selama ini menjadi perhatian pemerintah.
Ia mengatakan penertiban tambang ilegal memang penting dilakukan apabila kegiatan tersebut melanggar hukum dan merusak lingkungan. Namun, menurutnya, pendekatan terhadap masyarakat penambang juga harus mempertimbangkan aspek ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
“Kalau penertiban dilakukan, harus dibarengi dengan solusi. Yang menambang itu juga rakyat kita. Negara harus mampu menciptakan tata kelola yang memberikan kepastian dan meningkatkan daya beli bijih timah agar masyarakat tidak terdorong mencari jalur ilegal,” katanya.
Andu berharap pemerintah dapat memperbaiki tata niaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertambangan, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap penyelundupan dan aktivitas pertambangan ilegal.
Menurutnya, kebijakan pertambangan harus mampu berjalan beriringan antara penegakan hukum, perlindungan lingkungan, kepentingan nelayan, serta kesejahteraan masyarakat.
“Jangan hanya bicara penertiban. Pemerintah juga harus memikirkan bagaimana rakyat tetap bisa hidup dan mendapatkan penghasilan yang layak dengan cara yang legal. Itulah yang menurut kami lebih bijak dan berkeadilan,” pungkas Andu Rusli.
Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah DPC HNSI Kabupaten Bangka dalam memperjuangkan normalisasi Muara Air Kantung dan meminta seluruh pihak terkait duduk bersama mencari solusi nyata bagi nelayan serta pemulihan lingkungan pesisir.tutupnya, (*)