Babel bersuara.COM, PANGKALPINANG — Persoalan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang kembali memicu antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mendapat sorotan dari mantan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung empat periode, Saidi KM.
Menurut Saidi, persoalan distribusi BBM di Bangka Belitung bukanlah masalah baru. Ia menilai kondisi serupa telah berulang kali terjadi selama bertahun-tahun sudah menjadi masalah clasic sehingga perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendistribusian BBM di daerah.
“Ini alasan klasik yang sudah sering kita dengar. Permasalahan seperti ini berulang-ulang terjadi di Bangka Belitung. Ada apa sebenarnya dengan pendistribusian BBM ini? Bukan baru satu atau dua tahun, sejak dulu juga kondisinya kadang lancar, kadang lambat,” kata Saidi kepada BangkaUpdate.com.
Ia mengatakan, persoalan tersebut tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak. Menurutnya, diperlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Pertamina, aparat penegak hukum, hingga pemerintah daerah untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan.
“Semua pihak harus ikut mengawasi, baik Pertamina, pemerintah daerah maupun aparat kepolisian. Kalau memang ada kendala distribusi, harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi,” ujarnya.
Saidi juga menilai kondisi kelangkaan atau keterlambatan distribusi BBM dapat membuka peluang munculnya praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Namun, ia menegaskan hal tersebut masih sebatas dugaan yang perlu dibuktikan melalui penyelidikan pihak berwenang.
“Kalau kondisi seperti ini terus terjadi, tentu akan muncul berbagai dugaan di masyarakat. Bisa saja ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan. Tetapi itu harus dibuktikan oleh aparat yang berwenang,” katanya.
Berdasarkan pantauan BangkaUpdate.com di SPBU Sungailiat yang berada di samping Taman Makam Pahlawan, BBM jenis Pertalite masih tersedia dan melayani pengisian bagi masyarakat. Namun, BBM jenis Pertamax tidak tersedia saat pemantauan dilakukan. Padahal, Pertamax selama ini menjadi alternatif bagi masyarakat yang tidak memiliki barcode untuk pembelian Pertalite. Kondisi tersebut membuat sebagian pengendara harus mencari SPBU lain yang masih memiliki stok Pertamax.
Menurut Saidi, apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam penyaluran BBM, aparat penegak hukum harus melakukan pengawasan dan penyelidikan secara menyeluruh agar distribusi BBM benar-benar sampai kepada masyarakat sesuai ketentuan.
Ia berharap pemerintah bersama Pertamina segera melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi BBM di Bangka Belitung sehingga persoalan antrean panjang di SPBU dan kelangkaan BBM di tingkat pengecer tidak terus berulang.
Sebelumnya, antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di wilayah Bangka setelah masyarakat kesulitan memperoleh BBM jenis Pertalite di tingkat pedagang eceran maupun Pertamini. Kondisi tersebut membuat banyak masyarakat memilih mengisi BBM langsung di SPBU.
(Debri Khoirullah)