Babelbersuara.com
Sungailiat-Bangka, Viralnya pemberitaan terkait seorang oknum media yang diduga membela atau memberikan dukungan terhadap aktivitas tambang ilegal kembali mendapat sorotan dari kalangan nelayan.
Pernyataan yang meminta agar nama dan foto oknum tersebut ditampilkan secara jelas dalam pemberitaan justru memicu perhatian publik dan memperkuat desakan agar persoalan tersebut tidak berhenti sebatas polemik di media sosial.siang 24/09/2026
Sejumlah nelayan yang ikut menyuarakan penolakan menegaskan bahwa persoalan aktivitas tambang ilegal bukan perkara yang boleh dianggap sepele. Indonesia memiliki aturan hukum yang mengatur kegiatan pertambangan, sehingga setiap dugaan pelanggaran seharusnya diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Kini, setelah aktivitas yang dipersoalkan disebut telah berhenti, para nelayan meminta aparat penegak hukum (APH) tidak berhenti pada penghentian aktivitas di lapangan, tetapi melakukan penelusuran dan pemeriksaan secara menyeluruh apabila ditemukan dugaan pelanggaran.
Salah seorang sumber yang dikonfirmasi melalui WhatsApp meminta APH mengusut persoalan tersebut secara tuntas, termasuk dugaan keterlibatan oknum media berinisial/nama Rais, sesuai bukti dan proses hukum yang berlaku
.
“Kami meminta APH mengusut secara tuntas. Kalau memang ada dugaan pelanggaran, silakan diperiksa sesuai hukum.
Tugas media adalah menjalankan fungsi jurnalistik, bukan menjadi pihak yang membekingi atau membenarkan aktivitas tambang ilegal,” ujar sumber tersebut.
Tim redaksi menyoroti digrup Pokja nelayan namun justru ada yang memberikan dukungan terhadap Rais yang menentang proses hukum
muncul pernyataan yang menyebut Rais layak disebut sebagai “pahlawan” karena dianggap mendukung aktivitas tambang serta berani meminta nama dan fotonya ditampilkan dalam pemberitaan.
Pernyataan tersebut pun memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat: apakah dugaan aktivitas tambang ilegal akan dibiarkan menjadi polemik tanpa kejelasan, atau justru akan dibuka secara terang melalui proses hukum?
Nelayan berharap APH dapat bekerja secara profesional, transparan, dan berdasarkan bukti.
Jika ditemukan pelanggaran, mereka meminta proses hukum dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, apabila tuduhan tersebut tidak terbukti, pihak yang dituduh juga berhak mendapatkan klarifikasi danperlindungan hukum.
Kini perhatian publik tertuju pada langkah APH berikutnya. Bukan soal siapa yang paling keras bersuara, tetapi apakah seluruh dugaan tersebut akan benar-benar diuji melalui proses hukum yang transparan.
Editor. (ANDU)